Jombang, Bacawarta.id,- Pergulatan menuju penetapan Rais Aam PBNU dalam Muktamar ke-35 NU menjadi perhatian besar warga nahdliyin. Di tengah dinamika tersebut, nama KH Miftachul Akhyar kembali mengemuka sebagai sosok yang dinilai memiliki kapasitas untuk menjaga kesinambungan tradisi keulamaan sekaligus marwah Syuriyah NU memasuki abad kedua.
Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya tersebut dikenal memiliki perjalanan panjang dalam tradisi keilmuan pesantren. Pendidikan agamanya telah dimulai sejak usia delapan tahun di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Setelah itu, ia melanjutkan pengembaraan ilmu ke Pesantren Rejoso Darul Ulum, Sidogiri, Al-Islah Soditan Lasem, hingga berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Perjalanan tersebut menjadi bagian penting dari pembentukan karakter keulamaannya. Konsistensi dalam menjaga amanah juga terlihat ketika KH Miftachul Akhyar memutuskan mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum MUI pada 2022. Keputusan tersebut diambil agar dapat lebih berkonsentrasi pada pengabdian sekaligus menghindari persoalan rangkap jabatan.
Dalam dinamika internal NU, KH Miftachul Akhyar juga menunjukkan sikapnya dalam mempertahankan posisi Syuriyah sebagai otoritas keulamaan. Ketika organisasi menghadapi persoalan kepemimpinan, sikap tersebut mendapatkan dukungan dari 36 pengurus wilayah. Dinamika itu kemudian turut mendorong percepatan pelaksanaan Muktamar yang berlangsung secara tertib.
Menjelang Muktamar ke-35, perannya sebagai pemersatu juga kembali terlihat. KH Miftachul Akhyar memimpin istighosah yang diikuti ribuan nahdliyin. Momentum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus meredam berbagai ketegangan yang muncul menjelang forum tertinggi NU.
Pesan kuat mengenai pentingnya mempertahankan tradisi keulamaan kemudian disampaikan dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. KH Miftachul Akhyar menyampaikan Khutbah Iftitah menggunakan bahasa Arab, sebuah tradisi yang telah diwariskan oleh para ulama NU terdahulu.
Dalam khutbahnya, ia menyebut tiga momentum yang menjadi sumber kegembiraan. Pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kedua, peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga, terselenggaranya Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, pesantren yang memiliki keterkaitan sejarah dengan salah satu pendiri NU, KH Abdul Wahab Hasbullah.
Di hadapan para muktamirin, ia juga mengingatkan tentang bahaya fitnah. Fitnah, dalam pesan yang disampaikannya, dapat membuat batas antara kebenaran dan kebatilan menjadi kabur. Pesan tersebut menjadi penting di tengah dinamika dan perbedaan pandangan yang mengiringi proses Muktamar.
Harapan agar KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU juga disampaikan pengurus NU dari daerah. Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Batu Bara, M. Ridwan Butar-Butar, menilai pengalaman dan kapasitas keulamaan KH Miftachul Akhyar masih sangat dibutuhkan untuk menjaga arah perjuangan NU.
“Harapan kami KH Miftachul Akhyar kembali menjadi Rais Aam PBNU. Beliau memiliki kapasitas keulamaan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan untuk menjaga arah perjuangan NU,” katanya.
Menurutnya, posisi Rais Aam bukan sekadar jabatan struktural, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan serta kehormatan organisasi.
“Kepemimpinan di tingkat PBNU harus mampu menjaga persatuan dan marwah organisasi. Kami melihat KH Miftachul Akhyar memiliki kapasitas tersebut,” tegasnya.
Pengabdian KH Miftachul Akhyar juga memperoleh penghargaan dari negara. Pada 2025, ia menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas jasa dan pengabdiannya.
Kini, memasuki fase kedua perjalanan NU, pilihan Rais Aam menjadi lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Pilihan tersebut menyangkut bagaimana otoritas ulama, tradisi pesantren, khittah organisasi, serta independensi NU dapat tetap terjaga di tengah perubahan zaman.
Bagi para muktamirin, sosok KH Miftachul Akhyar dinilai menawarkan kesinambungan: menjaga tradisi tanpa menutup diri terhadap perubahan, serta menempatkan marwah ulama di atas kepentingan politik praktis.* (bm)
