Surabaya, Bacawarta.id,- Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dinilai membuka peluang baru bagi penguatan ekonomi nasional, termasuk Jawa Timur.
OECD diharapkan mendorong perbaikan regulasi, tata kelola, standar serta iklim investasi. Sementara BRICS memberikan peluang memperluas pasar, investasi, pembiayaan, teknologi dan rantai pasok.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Jaring Masukan Teknis Bersama Pelaku Usaha dan Industri bertema “Memahami Kepentingan Strategis Indonesia di OECD dan BRICS” yang digelar Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Kamis (27/8)
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri, Masni Eriza. mengatakan pemerintah membutuhkan masukan dunia usaha agar kebijakan kerja sama ekonomi internasional memberikan manfaat nyata bagi industri.
“Semakin beragam pilihan yang kita miliki, semakin besar pula ruang gerak kita untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif,” ujarnya.
Menurut Masni, proses aksesi OECD harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Dari 240 instrumen OECD yang menjadi bagian proses aksesi Indonesia, 45 telah sepenuhnya selaras, 181 masih memerlukan penyesuaian dan 13 belum sepenuhnya selaras.
Ketua Komite Tetap BIAC-OECD KADIN Indonesia, Rina Zoet, menilai Jawa Timur memiliki posisi penting karena ditopang industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan ekspor.
Ia menyebut penerapan standar OECD dapat membuka peluang bagi industri dan UMKM untuk masuk ke rantai pasok bernilai tinggi, sekaligus menarik investasi dan teknologi. Transisi hijau juga dinilai dapat menciptakan peluang bisnis baru melalui efisiensi energi, ekonomi sirkular dan pembiayaan hijau.
Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam BRICS sejak Januari 2025 dinilai dapat membantu diversifikasi pasar dan memperkuat industri dalam negeri, khususnya sektor energi, mineral kritis, pangan, pupuk dan manufaktur.
Pelaksana Tugas Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian, Cahyadi Yudodahono, mengatakan negara-negara OECD saat ini merepresentasikan sekitar 80 persen perdagangan dunia dan 41,1 persen PDB global.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan OECD dan BRICS tidak perlu dipertentangkan. Keduanya harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia.
“Persoalannya bukan OECD atau BRICS. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan OECD dan BRICS sekaligus untuk memperkuat posisi ekonomi nasional,” tegasnya.
Menurut Adik, keberhasilan kerja sama tersebut harus terlihat dari meningkatnya ekspor, investasi, industri, lapangan kerja, transfer teknologi serta naiknya kelas UMKM.
“OECD bukan tujuan akhir. BRICS juga bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah Indonesia,” pungkasnya.(*)
